Uu nomor 28 tahun 2009 pdf

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha

NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak UU_2007_28.pdf. Status Regulasi NOMOR 28 TAHUN 2007. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ... undang-undang republik indonesia. nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 - Pusat Data ...

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari sektor pajak daerah. Dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ... undang-undang republik indonesia. nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa. presiden republik indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 - Pusat Data ...

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110 Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734

You may be offline or with limited connectivity. Try downloading instead. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak UU_2007_28.pdf. Status Regulasi NOMOR 28 TAHUN 2007. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pada bulan April 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang: a. bahwa Penyelenggaraan Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita


Undang-undang No. 28 Tahun 2009 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. (Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994). Contoh subjek Wajib Pajak yang harus melunasi pajak karena status kepemilikan objek yang tidak jelas.

UNDANG - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ...

Leave a Reply